Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Ketapang dan Pertanian

News410 Dilihat

Langkat – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Langkat Hendrik Tarigan memberikan tanggapan tegas terkait isu miring yang menyebut adanya dugaan penyimpangan anggaran dan distribusi bantuan yang tidak sesuai harapan pada dinas yang dipimpinnya.

Hendrik di Stabat, Selasa menjelaskan bahwa bantuan bibit ternak yang diberikan kepada petani telah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan.

“Bantuan yang kami distribusikan adalah bibit ternak kambing yang sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan, dan harganya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Langkat. Kami tidak pernah memberikan bantuan berupa indukan kepada peternak,” ujarnya.

BACA JUGA :  Negara Percepat Pemulihan Aceh, 600 Hunian Danantara Jadi Awal Relokasi Ribuan Warga

Ia juga memastikan bahwa proses pengadaan bibit ternak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan menggunakan sistem E-Katalog.

Menanggapi isu mengenai kelangkaan pupuk subsidi yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu, Hendrik menyebut bahwa kondisi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Secanggang sebenarnya mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan.

BACA JUGA :  Kecelakaan Truk Fuso Terbalik Akibat Rem Blong di Tapsel

“Terkait video yang diunggah oleh saudara Abdul Hasan, saya rasa itu tidak mewakili kondisi sebenarnya. Secara fakta realitasnya, pupuk subsidi di Kecamatan Secanggang tidak mengalami kekurangan, malah berlebih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Hendrik juga menekankan bahwa Kabupaten Langkat telah memiliki mekanisme pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi melalui tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Tim ini yang bertugas memastikan distribusi pupuk sesuai aturan dan mengatasi setiap keluhan.

BACA JUGA :  Dua Tahun Buron, Dalang Pelaku Pembunuhan Ditangkap Satreskrim Polrestabes Medan di Padang Lawas

“Jika ada keluhan terkait distribusi pupuk, tim KP3 akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan mencari solusi,” tegas Hendrik dikutip dari Antara.

Dengan ini Dinas Ketahanan Pengan dan Pertanian berharap dapat meluruskan informasi yang keliru di masyarakat serta memastikan pelayanan dan program berjalan transparan dan sesuai prosedur. (red/ant)