MEDAN -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU ) Kantor Wilayah I kembali membahas penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram.
Kali ini diskusi dilakukan dengan Hiswana Migas DPC Sumatera Utara, selaku asosiasi pelaku usaha yang memiliki peran sebagai wadah komunikasi dengan Pertamina Persero dan Sub–holding Pertamina.
Selain itu juga sekaligus sebagai operator pangkalan yang membawahi wilayah Asahan, Tanjung Balai dan Humbang Hasundutan.
Dari Hiswana Migas DPC Sumut dihadiri Haris Razali selaku Ketua didampingi jajarannya antara lain antara lain M. Darma, Muhammad Suwandi, Indah Sari dan Fitri Karo.
Ridho Pamungkas selaku Kepala KPPU Wilayah I mengatakan penyediaan dan pendistribusian LPG memang sudah ada aturannya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
Namun fakta di lapangan di beberapa daerah terjadi kelangkaan dan menyebabkan harga jual di konsumen di atas HET.
Hal itu dapat menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
Disebutkannya, data yang diperoleh dari Pertamina, realisasi penyaluran LPG 3 kg di Medan dan Deliserdang mengalami penurunan dari Mei ke Juni.
“Justru pada Juni, permintaan masyarakat sedang tinggi karena adanya libur Idul Adha. Ini yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya kelangkaan dan panic buying,” ujar Ridho, Rabu (2/8/2023)
Menanggapi hal tersebut, pihak Hiswana membenarkan untuk wilayah Sumut, tidak ada penyaluran secara fakultatif dari Pertamina ke agen di hari libur.
Artinya, kata Haris pengiriman LPG justru berhenti ketika tanggal merah atau libur nasional. Akibatnya stok LPG bersubsidi di pangkalan di hari besar Idul Adha kemarin banyak yang kosong.
Haris menyampaikan isu kelangkaan LPG 3 kilogram berawal dari kelangkaan yang hanya dialami di beberapa Kecamatan di Kota Medan, terutama yang berbatasan langsung dengan Deliserdang.
Dikatakannya, di Medan terdapat 1.300 pangkalan dan 40 persen pangkalan stoknya kosong dan hanya terjadi di beberapa kecamatan tertentu. Namun isu tersebut tersebar cepat lewat media.
“Akibatnya terjadi panic buying sehingga masyarakat yang biasanya memiliki tabung cadangan, mengisi full seluruh tabung miliknya,” sebut Haris.
Disamping itu, masih ditemukan adanya indikasi LPG 3 kilogram yang dioplos menjadi LPG 5 kilogram dan 12 kilogram.
Haris menambahkan berdasarkan monitoring lapangan yang dilakukan Hiswana Migas hingga saait ini, dapat dipastikan stok LPG 3 kilogram dipangkalan sudah tersedia.
“Kuota yang diberikan Pertamina saat ini mencapai 108 persen artinya sudah overlap sebesar 8 persen,” paparnya.
Dampak kelangkaan yang dirasakan hingga saat ini salah satunya karena belum diimplementasikannya subsidi tepat sasaran.
Dijelaskannya, sudah ada aturan peruntukan subsidi dari pangkalan, yakni 80% untuk masyarakat dan 20% untuk pedagang eceran. namun pelaksanaan di lapangan sulit dilaksanakan.
” Saya khawatir karena aturannya membuka celah penyelewengan. Nantinya agen atau pangkalan yang harus menanggung sanksinya,” ungkap Haris.
Sejalan dengan hasil diskusi, Ridho meminta masyarakat tidak perlu panik lagi sebab ketersediaan gas di pangkalan sudah kembali normal.
Selain itu menghimbau kepada masyarakat yang menemukan ada penyalahgunaan penyaluran gas bersubsidi ini untuk melaporkan kepada aparat, Pertamina atau Hiswana Migas.( swisma)
