BINJAI – Gebrakan mengejutkan dilontarkan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di hadapan ratusan siswa baru dan jajaran pendidikan.
Di tengah semarak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB se-Sumut di SMA Negeri 1 Binjai, Senin (13/7/2026), Bobby buka suara soal ‘borok’ yang kerap terjadi di balik nama Komite Sekolah.
Dengan tegas, ia menyatakan bahwa Komite Sekolah harusnya menjadi pelindung, bukan justru menjadi beban bagi peserta didik dan orang tua, terutama dalam urusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Harusnya komite sekolah ini dibuat untuk meringankan beban, bukan menjadi beban,” ucapnya.
Bobby bahkan menyoroti tidak adanya pengawasan yang jelas terhadap lembaga ini.
“Saya minta tolong kepada Kadisdik Sumut, kalau perlu komite sekolah ini yang mengawasinya siapa? Tidak ada,” selorohnya, yang langsung menarik perhatian.
Yang menjadi sorotan utama adalah kriteria pemilihan pengurus komite. Bobby mengungkap temuan mengejutkan: ada komite sekolah yang anggotanya bukan orang tua dari pelajar di sekolah tersebut.
Selain itu, ia menolak keras jika komite hanya diisi oleh tokoh masyarakat atau orang kaya yang hanya pandai memimpin rapat.
“Bagus, kasih syarat. Kalau mencari uang dari luar untuk sumbangan sekolah, pilih saja ketua komite sekolah yang ekonominya kurang bagus,” tegas Bobby.
Logikanya sederhana: ketika ketua komite ikut memutuskan besaran iuran, dia juga akan merasakan dampaknya.
“Ketika dia memikirkan dan memutuskan bayar uang sekolah sekian ratus ribu, maka dia juga yang kena nantinya,” ujarnya.
Bobby mengkritik komite yang hanya ‘lasak’ di sekolah dan pandai memutuskan angka. “Kalau cuma perkara memimpin rapat dan memutuskan angka, saya rasa gak usah komite,” tegasnya.
“Daripada ujung-ujungnya memberatkan, dampaknya panjang, orang tua menekan anaknya,” sambungnya.
Kebijakan ini lahir dari pengalaman langsung. Bobby mengaku telah keliling ke 33 Kabupaten/Kota di Sumut dan mendengar keluhan orang tua. Selain infrastruktur, keluhan utama adalah mahalnya biaya SPP yang nilainya bervariasi, ada yang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.
“Sehingga ini menjadi beban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya,” ungkapnya. Karena itu, ia menegaskan bahwa SPP adalah sumbangan sukarela, bukan kewajiban mutlak.
Untuk menjawab persoalan ini, Pemprov Sumut menggelontorkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). Saat ini, baru 10 kabupaten/kota yang menikmati SPP gratis.
Bobby berjanji, secara bertahap semua SMA/SMK/SLB negeri di 33 kabupaten/kota akan bebas SPP paling lambat 2029—bahkan ditargetkan bisa dipercepat ke 2027 atau 2028.
Dengan anggaran Rp43 miliar yang disiapkan untuk tahun ajaran 2026-2027, program ini diharapkan menjadi angin segar. Komite sekolah pun didorong aktif mencari dana CSR untuk membantu, bukan malah membebani.
“Komite harus kreatif, jangan hanya jadi mesin pemungut iuran,” pesan Bobby. Sebuah pesan yang diharapkan mampu mengubah wajah pendidikan Sumut ke arah yang lebih berkeadilan. (Rel)