MEDAN – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, dengan tegas meminta Wali Kota Medan, Rico Waas serius menindaklanjuti semua keluhan masyarakat, khususnya soal parkir dan banyaknya lampu jalan yang padam.
Fauzi menilai, sampai saat ini sistem parkir di Kota Medan masih semrawut. Itu terlihat dari masih adanya pengutipan tarif parkir di luar ketentuan, yakni sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp4.000.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Dikatakan Fauzi, selama ini Rico Waas terkesan acuh terhadap semua yang terjadi pada jajarannya, khususnya di Dinas Perhubungan (Dishub).
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.
Lanjut dikatakan Fauzi, ia juga menyoroti adanya informasi beberapa pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan yang menjadi perhatian publik lantaran berpotensi menjadi ‘lahan korupsi’.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fauzi menegaskan bahwa situasi ini akan menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan untuk memastikan apa yang berjalan di Dishub Kota Medan memang sesuai aturan tanpa adanya monopoli proyek.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya. (Red)
