MEDAN – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen SKM, menegaskan bahwa layanan pengobatan dan perawatan medis gratis bagi warga Kota Medan tetap berlanjut. Program unggulan yang telah berjalan sejak kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution ini dipastikan terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Ini adalah bentuk komitmen legislatif bersama Pemko Medan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujar Zulkarnaen saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu (14/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Badminton Jalan Baru, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung ini dihadiri ribuan warga yang antusias mendapatkan informasi terkait layanan kesehatan gratis.
Dalam kegiatan ini, Zulkarnaen kemudian menghimbau warga agar aktif secara berkala menggunakan layanan fasilitas kesehatan, termasuk di puskesmas, meskipun sekadar melakukan cek kesehatan.
Program Kesehatan Gratis Tingkat Provinsi Juga Berlanjut
Politisi Partai Gerindra Kota Medan yang akrab disapa Bang Haji Zul ini juga menyampaikan kabar gembira bahwa program serupa turut dilanjutkan di tingkat provinsi oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
“Dengan berlanjutnya program ini di tingkat provinsi, seluruh warga Kota Medan maupun kabupaten/kota lain di Sumatera Utara yang sedang sakit bisa langsung berobat dan semuanya gratis. Tidak perlu khawatir lagi dengan biaya rumah sakit,” tegasnya di hadapan ribuan peserta sosialisasi.
Zulkarnaen menjelaskan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk sektor kesehatan mencapai Rp350 miliar. Ke depan, pihaknya juga akan mengusulkan perubahan kebijakan agar korban kecelakaan lalu lintas maupun korban penganiayaan dapat sepenuhnya ditanggung biaya pengobatan dan perawatannya secara gratis.
Respons Cepat atas Keluhan Warga Terkait UHC
Dalam sesi tanya jawab yang interaktif, Zulkarnaen merespons langsung keluhan warga terkait kendala administrasi dalam program Universal Health Coverage (UHC).
Kumalasari, seorang warga pindahan dari Deli Serdang, mengeluhkan istrinya yang melahirkan di RS Haji Medan harus membayar biaya perawatan. Padahal, ia telah mengurus perpindahan administrasi kependudukan dan resmi menjadi warga Medan selama dua bulan. Anaknya yang sakit juga masih dikenakan biaya saat berobat ke rumah sakit yang sama, dengan total tagihan mencapai Rp500 ribu.
Menanggapi hal ini, Zulkarnaen menegaskan bahwa warga kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berobat di Medan tetap berhak mendapatkan layanan gratis tanpa harus mengubah status kependudukan terlebih dahulu.
“Tolong ibu bawa orangnya dan identitasnya. Nanti saya segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan terkait pembayaran tersebut agar segera diselesaikan,” tegas Bang Haji Zul.
Dorong Optimalisasi Layanan Gawat Darurat di Rumah Sakit
Keluhan lain disampaikan Astuti terkait pelayanan rumah sakit saat anaknya menjadi korban pembacokan. Ia mengaku sempat ditolak di Rumah Sakit Imelda karena belum memiliki laporan polisi. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr Pirngadi Medan dan diterima, namun proses penanganan dinilai lambat meski dalam kondisi darurat.
Zulkarnaen langsung menanyakan kondisi korban dan setelah mendapat kabar bahwa korban telah membaik, ia berjanji akan segera mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Dinas Kesehatan Kota Medan.
“Jika ada masalah pelayanan kesehatan, sampaikan langsung kepada saya. Saya akan segera menghubungi direktur rumah sakit agar pasien segera mendapat layanan,” ujarnya sambil membagikan nomor kontak pribadinya.
Ia juga meminta warga berkoordinasi dengan koordinator Partai Gerindra di tingkat kelurahan apabila mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan.
Selain pelayanan ruang perawatan, Zulkarnaen juga menyoroti pentingnya ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. Ia mengapresiasi laporan warga terkait pasien yang berobat karena penyakit gatal namun tak kunjung sembuh, dan meminta agar hal ini menjadi perhatian serius.
Tidak Ada Penolakan Pasien
Kepala Puskesmas Sering, dr Fitriah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan klarifikasi terkait isu penolakan pasien. Ia menegaskan tidak ada penolakan, melainkan pasien diminta mengisi biodata sebagai bagian dari prosedur pelayanan melalui skrining dan Rekam Medis Elektronik (RME).
“Sistem RME justru memudahkan pasien karena bisa langsung menuju poli sesuai keluhan penyakit. Bahkan saat pengambilan obat, pasien tidak perlu lagi membawa resep kertas, cukup menyebutkan nama untuk diverifikasi dalam sistem,” jelas dr Fitriah.
Ia juga menjelaskan bahwa pasien dalam kondisi darurat dapat langsung ke rumah sakit tanpa harus terlebih dahulu meminta rujukan dari puskesmas. Namun, apabila pemeriksaan di puskesmas memerlukan penanganan lanjutan, maka rujukan akan diberikan langsung ke dokter spesialis yang menangani penyakit tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara umum ada sekitar 140 jenis penyakit yang dapat didatangani di puskesmas sesuai pedoman dari BPJS Kesehatan.
Imbauan Jaga Kesehatan dan Manfaatkan Layanan Gratis
Menutup kegiatan Sosperda, Zulkarnaen mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi vitamin, serta rutin memeriksakan kesehatan ke puskesmas terdekat.
Ia menegaskan bahwa seluruh layanan pemeriksaan dan perawatan medis gratis, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang memiliki tunggakan. Cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), warga sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma.
“Jangan ragu untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Pemerintah hadir untuk memastikan kesehatan masyarakat terjamin tanpa terbebani biaya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kecamatan Medan Tembung, M. Pandapotan Ritonga, Lurah Indra Kasih The Mortid B. Manik, serta Pj Klaster PKM Panca Junita.
Usai kegiatan, Zulkarnaen menyempatkan diri menyapa dan berdialog langsung dengan ribuan peserta Sosperda yang hadir, menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat dan komitmennya dalam memperjuangkan layanan kesehatan yang berkualitas. (Red)
