JAMBI | Sedih, emosi dan tak tau apa yang harus dilakukan, inilah yang kini dirasakan ribuan para sopir pengangkut batubara di Provinsi Jambi saat ini.
Memikirkan nasib istri dan anak mereka yang nyaris tidak bisa lagi dipenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat mereka hanya bisa pasrah dengan kondisi keadaan saat ini.
Bukan karena mereka tidak memiliki pekerjaan, tapi kini nasib mereka ada ditangan Gubernur Jambi, Al Haris.
Dengan tidak diperbolehkan melintas di Jalan Umum atau Jalan Nasional oleh Gubernur, membuat para sopir truk batubara tidak bisa lagi menafkahi keluarga mereka.
“Sikap Gubernur yang tidak lagi memperbolehkan kami melintas di Jalan Umum, sama saja menghilangkan pekerjaan kami ini para sopir,” ungkap Parulian Simanjuntak bersama sopir lainnya.
Menurut para sopir, sikap Gubernur Jambi, Al Haris yang terkesan cuek dan tidak memperdulikan nasib para sopir pengangkut batubara membuat mereka terus berjuang dengan melakukan aksi demonstrasi.
“Kami akan terus memperjuangkan nasib kami dan keluarga. Kami berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian KUPR pusat dapat secepatnya menyelesaikan permasalahan kami ini,” bebernya lagi.
Dikutip dari beberapa sumber, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan jika semua pengusaha batubara yang ada di Jambi masing-masing mau iuran 5-10 miliar, maka akan terbangun jalur khusus pengangkut batubara.
Baru-baru ini, saat diskusi bersama para sopir angkutan batubara, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, jika 51 perusahaan batu bara yang beroperasi di provinsi Jambi mau iuran Rp10 miliar saja satu perusahaan, maka akan terkumpul dana sekitar Rp510 miliar dan itu sudah cukup untuk membangun jalur batubara di provinsi Jambi.
“Bikin baelah jalan itu ke sungai, tetap kita ngangkut pakai sopir, pakai mobil, lancar lagi. Sama saja sebenarnya. Kalau dari perusahaan ke sungai, sopir bisa angkut 2 -3 kali sehari. Dapat duit juga,” kata Al Haris.
Mantan Bupati Merangin itu juga mengatakan, jika menutup Hauling batu bara melalui jalan nasional bukanlah keinginannya, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pengusaha batubara di Jambi.
“Kalau seandainya perusahaan itu mau iuran, nggak mungkin mereka tidak ada Rp 5-10 miliar, kompak mereka itu, kalau ada 40 perusahaan saja, terkumpul juga Rp400 miliar, cukup itu, sudah panjang dapatnya jalan itu,” rincinya.
Sayangnya, usulan Gubernur Jambi Al Haris yang mengatakan perusahaan batubara mau mengeluarkan uang sebesar Rp 5-10 miliar dinilai tidak masuk akal dan mencekik leher para pengusaha tambang batubara.
Bahkan, asumsi-asumsi pun bermunculan saat Gubernur Jambi meminta para pengusaha batubara mengeluarkan anggaran 5-10 miliar untuk jalan khusus angkutan batubara.(HM)
