JAKARTA – Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dengan pemanfaatan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi lewat penyusunan program bersama untuk mengatasi kemiskinan, terutama terkait pemenuhan hunian layak, sanitasi, dan penataan kawasan.
Hal tersebut diungkapkan Wamen Fahri dalam rapat bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wamensos Agus Jabo Priyono, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
“Rapat ini bertujuan untuk menyatukan menyelaraskan data agar berjalan program dengan baik. Perlu kiranya menyatukan data sesuai instruksi Presiden agar kita punya satu data untuk memahami perumahan dan keluarga, agar pembagian tugasnya sempurna terutama dalam program yang beririsan,” kata Wamen Fahri.
Wamen Fahri mencontohkan, salah satu program yang beririsan antara Kementerian dan Lembaga adalah di bidang sanitasi yang ada di Kementerian PKP, Kemenkes, dan Kemensos.
“Harus dibicarakan lebih lanjut kira-kira persinggungannya apa, sehingga nanti begitu kita melihat data yang sama, kita bisa mendesain program yang sama untuk menyelesaikan data yang sama,” kata Wamen Fahri.
Selain penyamaan persepsi data BPS antar Kementerian/Lembaga untuk penyusunan program bersama, Wamen Fahri juga menyoroti pentingnya peningkatan peran Pemerintah Daerah terutama di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
“Teman-teman dinas di daerah itu kurang dilibatkan secara langsung sebelumnua. Di masa yang akan datang harusnya kebijakan itu harus lebih dimaksimalkan dari bawah. Sehingga pengenalan terhadap isu soal rumah bisa diselesaikan lebih akurat oleh pemerintahan daerah,” ujar Wamen PKP.
