• Indeks
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kode Etik
  • Peraturan Dewan Pers
  • Disklaimer
Sabtu, Desember 6, 2025
  • Login
SumutSatu
  • Beranda
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
  • Edukasi
  • Rileks
  • Video
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
  • Beranda
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
  • Edukasi
  • Rileks
  • Video
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
SumutSatu
Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
  • Home
  • News
  • Politik
  • Bisnis
  • Sport
  • Rileks
  • Video
  • Indeks
Home Nasional

Merujuk Surat Kementerian LHK RI, Pemkab Karo Minta SIPUHH HAT Milala Dihentikan

2 Agustus 2024
Rubrik Nasional
0 0
A A
0
VIEWS

KARO – Balai Pemanfaatan Hutan Lestari (BPHL) II Medan keluarkan Sistem Informasi Penataan Usaha Hasil Hutan (SIPUHH) atas nama Hat Milala berdasarkan SKT Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Diduga dasar mengeluarkan tersebut tidak kuat karena lahan tersebut adalah lahan Agropolitan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung sesuai surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK. 44/ Menhut -22/2005 tanggal 16/02/2005.

Namun dasar SKT Kades Sukamaju tersebut yang menjadi acuan tanpa verifikasi oleh Pihak BPHL dalam pengeluaran SIPUUH, bahkan pihak BPHL mengatakan surat tersebut adalah surat Belanda dan titik kordinatnya tidak dijelaskan.

Kepala BPHL II Medan melalui Firman Hutasoit Staff BPHL Medan II, saat dikonfirmasi awak media dan salah satu masyarakat dari Karo, Ginting (39) di kantornya, pada Rabu ( 30/7/2024) menyampaikan Sipuhh Online adalah sebuah akses online, untuk melalukan pembayaran pajak Negara, karena kayu yang di tebang, “Tumbuh Alami”.

“Jadi Sipuhh Online itu bukan izin, tanpa sipuhh itu penebangan bisa dihentikan, yang mengeluarkan SKT lah yang seharusnya menghentikan penebangan,” ucapnya.

Ketika ditanya, apa dasar surat atau dokumen SKT tersebut, Firman mengatakan kita berdasarkan surat belanda, ketika di tanya salah satu warga Karo yang juga merupakan Sekretaris di Korps Senior Wartawan Republik Indonesia Karo, Firman mengatakan surat tersebut adalah surat belanda. Saat ditanya apakah surat mantan penjajah berlaku? firman mengatakan ketentuan masih mengacu ke Surat Belanda.

BacaanLainnya

Kenakan Syal Khas Singkil, H. Rhoma Irama Tunjuk Tgku Tarmidi Jadi Ketua DPC FAHMI TAMAMI

Jaksa Agung: Perguruan Tinggi Sebagai Mitra Strategis dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Budaya Keadilan

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemprov Sumut Teken Kerja Sama dengan Kementerian PPPA

“Terkait tanah Agropolitan untuk lahan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung yang diserahkan Kementrian Kehutanan di bantah oleh Hutasoit, itu tidak ada itu,” tegasnya.

Saat di tanya, mana lebih kuat dasar SKT Kades atau surat dari Kementrian Kehutanan, Firman berdelik mengalihkan jawaban, dan membantah tidak ada surat penyerahan itu ucapnya.

Sementara Pihak BPBD Karo saat dikonfirmasi mengatakan jelas lahan tersebut sudah di serahkan Kementrian Kehutanan dengan dasar surat bahwa Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dengan nomor : S . 216/VII_KUH 2012, tentang Pengelolaan Kawasan Agropolitan Siosar Kab Karo tertanggal, 16 Februari 2012 katanya.

Sambungnya, adapun isi dari surat tersebut, menyampaikan 1. Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Utara ( Lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/ Menhut -22/2005 tanggal 16/02/2005) bahwa lokasi agropolitan Siosar Kabupaten Karo seluas lebih kurang 300 Ha merupakan Areal Penggunaan Lain ( APL) yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Karo, surat tersebut, di tanda tangani langsung oleh Direktor Jendral Bambang Soepijanto MM saat itu ujarnya.

Dan jelas – jelas dalam surat permintaan penghentian Sipuuh tersebut yang di kirim sekitar 10/06 / 2024 lalu, tidak di tanggapi padahal lampiran Surat SK Bupati Peruntukan Permukiman Relokasi Sinabung sudah terlampir ujarnya.
Banci nald.

Dan perlu di tegaskan, “Kayu itu bukan tumbuh alami” itu kayu “bekas tanaman reboisasi”. Makanya jenis tumbuh nya hampir homogen atau sejenis secara umum, itulah pentingnya Verifikasi kelapangan dan koordinasi ke Pemerintahan Daerah papar Pihak BPBD Karo.

Kadis LHK ( Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Yuliani Siregar, saat di konfirmasi media beberapa waktu lalu, jelas jelas mengatakan, semua orang bahwa Kementerian Kehutanan sudah menyerahkan lahan tersebut untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo untuk korban pengungsi erupsi gunung sinabung katanya.

Ketua BPD Desa Suka Maju J Ginting, menegaskan, kalau sudah jelas itu tanah Pemkab Karo, cepat selesaikan, kami sebagian masyarakat dan BPD Desa Suka Maju diam, karena menilai surat Kementrian penyerahan aset ke Pemkab Jelas, kalau tidak, dari awal kami kami masyarakat desa Suka Maju akan mengusut SKT yang di keluarkan Kades, karena tanah itu bukan milik sepihak, melainkan milik simantek kuta dan masyarakat asli desa Suka Maju paparnya.

Irfan F Ginting, salah satu Simantek Kuta mengatakan apa tidak ditunjukkan surat Belandanya bg, Kalau di tunjukkan di Surat Belanda itu pasti ada nama kakek saya, karena saya keturunan simantek asli kata Irfan.

Post Views: 3

Tags: DihentikanKementrian Kehutanan RIMilalaPemkab Karo MintaSesuai SuratSIPUHH HAT
Sebelumnya

Jelang Pilkada, Ilham Septi Sumantri: ASN Wajib Netral, Jangan Langgar Regulasi

Selanjutnya

Polres Labusel Ringkus 18 Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

BacaanLainnya

Nasional

Kenakan Syal Khas Singkil, H. Rhoma Irama Tunjuk Tgku Tarmidi Jadi Ketua DPC FAHMI TAMAMI

12 November 2025
Nasional

Jaksa Agung: Perguruan Tinggi Sebagai Mitra Strategis dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Budaya Keadilan

9 November 2025
Nasional

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemprov Sumut Teken Kerja Sama dengan Kementerian PPPA

8 November 2025
Nasional

Sinergi Kejaksaan dan Pemda Jawa Barat, Persiapkan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penerapan KUHP 2026

4 November 2025

POPULER

  • Gambar cuplikan adegan syur video Andini Permata yang beredar.

    Viral Video Syur Andini Permata, Link Videonya Terus Diburu Netizen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gubernur Bobby Nasution Dinilai Mampu Wujudkan Kesetaraan Pendidikan di Sumut dengan Internet Gratis dan Perbaikan Sistem

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Desa Helvetia Sunggal DeliSerdang Tagih Janji Bupati

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Peradi Pergerakan Pertanyakan Klaim Hanya 7 OA yang Diakui Pemerintah, Menyesatkan! 

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tolak Isu SARA, Julius Fadli Pastikan Hasyim Sosok Tepat Pimpin PDIP Medan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Meriahkan HUT Palas Ke-17, Dinas Ketapang Gelar Gerakan Pangan Murah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Seorang Remaja Tewas dengan Mata Tertusuk Anak Panah Akibat Tawuran di Helvetia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bobby Nasution Pastikan Seluruh Petugas Parkir Diakomodir Dishub Kota Medan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
SumutSatu

© 2022 SUMUTSATU.ID - Kritis Dalam Memberi Solusi

Navigate Site

  • Indeks
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kode Etik
  • Peraturan Dewan Pers
  • Disklaimer

Follow Us

Tidak ditemukan.
Tampilkan seluruhnya.
  • Home
  • News
  • Politik
  • Bisnis
  • Sport
  • Rileks
  • Video
  • Indeks

© 2022 SUMUTSATU.ID - Kritis Dalam Memberi Solusi

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In